aRtikel terkait PBJ/P
I. Pendahuluan
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, telah banyak dari pejabat atau pelaksana yang menjadi korban sebagai tergugat, tersangka/terdakwa atau terpidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Para pejabat tersebut ada yang mantan menteri, gubernur, bupati, walikota, dirjen, dan bahkan guru besar. Mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melampaui garis yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 serta perubahannya dan aturan-aturan lain yang terkait.
Pelanggaran ketentuan antara lain terjadi karena mark-up, penunjukan langsung yang seharusnya lelang, adanya kesalahan prosedural umpamanya CPNS jadi Panitia Lelang, jadual proses pengumuman hingga pengumuman pemenang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak ada jadual usulan pemenang dan penetapan, syarat-syarat dokumen yang tidak lengkap, atau dokumen yang dipalsukan. Dengan melihat kasus-kasus tersebut diharapkan jangan sampai terjadi lagi ada tender bermasalah yang membawa kita ke ranah hukum (pengadilan).
Menyadari begitu pentingnya pengetahuan hukum bagi pejabat-pejabat pengadaan barang/jasa perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi baik melalui pelatihan maupun pemahaman terhadap peraturan-peraturan dan membaca artikel-artikel yang dimuat dalam majalah maupun berbagai Koran yang terbit untuk menjadi rambu-rambu dan menambah wawasan. Karena bagaimana pun jabatan merupakan sebuah amanah bagi pejabat yang diberikan kepercayaan, dan itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Pengadaan barang/jasa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D), dan dari tahun ke tahun umumnya selalu meningkat. Demikian juga halnya komponen dari belanja APBN/D berupa belanja modal (investasi)/belanja langsung, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengadaan barang/jasa.
Untuk merealisasikan belanja modal/langsung dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pengguna, adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa; dan penyedia barang/jasa, adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan atau layanan jasa, yang dilakukan berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak dari pihak pengguna.
Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, maka masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma/peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang/jasa.
Pengadaan barang/jasa sangat penting untuk menyerap anggaran. Dan untuk mendapatkan barang/jasa dapat melalui swakelola atau pelelangan.
Untuk menghindari hal-hal berlawanan dengan hukum, maka aspek hukum dalam pengadaan barang/jasa perlu dipahami, karena pemahaman terhadap aspek hukum akan dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum juga akan mengetahui akibat atau kelemahan/kekurangan dalam Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang akan berguna untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
II. Bidang hukum yang terkait dengan Pengadaan Barang /Jasa
a. Bidang Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Usaha Negara
Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa.
Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa terjadi pada proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah merupakan hubungan hukum administrasi negara (HAN) atau tata usaha negara. Dalam proses ini, pengguna barang/jasa instansi pemerintah (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat negara/daerah bukan mewakili negara/daerah sebagai individu/pribadi. Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat negara/daerah atau publik.
Karena keputusan pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara/daerah, maka apabila ada pihak yang dirugikan (penyedia barang/jasa, atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, terakhir UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) adalah:
a) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika:
1) Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Misalnya, Sebelum keputusan penunjukan pemenang tender dikeluarkan, seharusnya diberi ‘masa sanggah’. Penunjukan pemenang sebelum masa sanggah selesai, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal.
2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial. Misalnya, Pejabat Badan Tata Usaha Negara telah mengabulkan dengan menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan, padahal pengeluaran keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial.
3) Dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Misalnya, Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, wewenang untuk menetapkan pemenang adalah PPK namun dibuat oleh panitia.
b) Penyalahgunaan wewenang
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Artinya tindakan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis. Jadi mengeluarkan keputusan yang melebihi kewenangannya merupakan penyalahgunaan wewenang. Misalnya, Keputusan pemenang kepada usaha non kecil yang seharusnya pengadaan barang/jasa diklasifikasikan/diperuntukkan kepada pengusaha kecil.
c) Berbuat sewenang-wenang
Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputuisan tersebut.
Oleh karena itu pengambilan atau tidak pengambilan keputusan itu oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha sebagai berbuat sewenang-wenang. Padahal menurut Pasal 53 Undang No. 5 Tahun 1986, terakhir UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melarang Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara berbuat sewenang-wenang dalam mengeluarkan atau tidak mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Misalnya, Dalam hal keputusan yang digugat itu dikeluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap, maka keputusan demikian terjadi atas kemauan sendiri, bukan atas dasar hukum, dan karenanya merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang.
b. Bidang Hukum Perdata
Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang /jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan proses berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual.
Dalam proses ini pengguna barang/jasa adalah negara yang diwakili oleh PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan atau ULP sebagai individu/pribadi. Sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum (privat).
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada buku III tentang Perikatan, dimana disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau perjanjian. Perjanjian dalam pengadaan barang/jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan penerima suatu harga tertentu. Perjanjian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan. Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.
Menurut hukum perdata ditentukan tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian, seperti yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut.
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.
Jadi untuk sahnya perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata.
Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, perjanjiannya berupa kontrak pengadaan barang/jasa yaitu berupa perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
Untuk melaksanakan perjanjian tersebut, maka kontrak pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metode atau cara pengadaan melalui swakelola, dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa.
Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan
Hukum perjanjian yang sifatnya timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak.
Di dalam perjanjian pemborongan maka hak-hak dan kewajiban para pihak adalah Pengguna barang/jasa menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Kewajibannya adalah membayar harga dari pekerjaan yang telah direncanakan. Hak pihak pemborong adalah menerima pembayaran sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan. Kewajiban pemborong adalah menyelesaikan pemborongan sesuai dengan harga kontrak.
Hak dan kewajiban para pihak di atas bisa disebut juga sebagai hak dan kewajiban yang utama dari para pihak, sementara hak dan kewajiban tambahan diatur secara khusus dalam kontrak pemborongan.
c. Bidang Hukum Pidana
Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak merupakan hubungan hukum pidana.
Hukum pidana atau The Criminal Law lazim disebut pula sebagai hukum Kriminal, karena memang persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang bersangkut paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.
Ruang lingkup Tindakan/perbuatan yang dilakukan pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum/tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku mulai tahap persiapan sampai dengan selesainya kontrak. Hukum pidana akan melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang.
Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa bahwa hukum pidana diterapkan kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna barang/jasa maupun pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum ‘Geen straf zonder schuld’, tiada hukuman tanpa kesalahan.
Tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa titik rawan terjadinya penyimpangan seperti pada tahap perencanaan pengadaan adanya indikasi penggelembungan anggaran atau mark-up, rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa pemaketan untuk KKN, penentuan jadual pengadaan yang tidak realistis.
Selain itu titik rawan tindak pidana tersebut di atas bisa juga terjadi pada tahap pembentukan panitia lelang, tahap prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman lelang, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak dan penyerahan barang/jasa yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah.
Bidang hukum yang mengatur hubungan hukum antara pejabat negara dan masyarakat yang merupakan hukum administrasi negara atau tata usaha negara, dimana apabila terjadi kesalahan administrasi bisa membuat pejabat harus bolak-balik berurusan dengan polisi atau kejaksaan (peradilan pidana), bahkan tidak sedikit yang harus berakhir di bui.
Demikian halnya pada bidang hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum (Pengguna Barang/jasa) dengan subjek hukum lainnya, (Penyedia Barang/Jasa) terjadi wanprestasi, atau seorang debitur (penyedia barang/jasa) cedra janji atau lalai untuk memenuhi kewajibannya, sehingga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
III. Peraturan Pelaksanaan yang Terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa
Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan pokok mengenai pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan peraturan tambahan atau yang terkait antara lain adalah
1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dan PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
7) Peraturan-peraturan lainnya yang terkait, misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah, yaitu peraturan gubernur, bupati, atau walikota.
8) Khusus untuk pengadaan barang/jasa baik sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berpedoman kepada Perpres No. 54 Tahun 2010. Apabila terdapat perbedaan antara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, maka para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.
Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum adalah adanya asas hukum yang mengatakan bahwa “Lex superior derogate legi inferiori”, undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.
IV. Penutup
a. Kesimpulan
Suatu hal yang sangat penting dipahami oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa adalah pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum akan bermanfaat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga jangan sampai pengguna dan penyedia barang/jasa melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya berurusan dengan pengadilan. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus tunduk pada etika dan norma-norma hukum yang berlaku.
Terkait dengan aspek hukum maka pengguna dan penyedia barang/jasa harus memahami peraturan mengenai hak dan kewajiban dalam pengadaan barang/jasa, yang dalam pelaksanaannya terdapat tiga bidang hukum baik langsung maupun tidak langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.
b. Saran
Memang diyakini tugas panitia lelang sangat berat . namun jika dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tidak akan menjadi persoalan hukum. Prinsipnya aturan dilaksanakan, mekanisme dijalankan, dan jangan sekali-kali mengambil keputusan yang dapat mengarah timbulnya konflik kepentingan.
Referensi:
A. Buku-buku
Duswara, Dudu, M. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, 2000.
Prinst Darwan, Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
Subekti R, Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
________, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1979.
B. Dokumen Negara
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
ABU SAMMAN LUBIS, SH.,MM.
Widyaiswara Muda
Balai Diklat Keuangan Pontianak
Terakhir Diperbaharui (Kamis, 27 Januari 2011 12:27)
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, telah banyak dari pejabat atau pelaksana yang menjadi korban sebagai tergugat, tersangka/terdakwa atau terpidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Para pejabat tersebut ada yang mantan menteri, gubernur, bupati, walikota, dirjen, dan bahkan guru besar. Mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melampaui garis yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 serta perubahannya dan aturan-aturan lain yang terkait.
Pelanggaran ketentuan antara lain terjadi karena mark-up, penunjukan langsung yang seharusnya lelang, adanya kesalahan prosedural umpamanya CPNS jadi Panitia Lelang, jadual proses pengumuman hingga pengumuman pemenang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak ada jadual usulan pemenang dan penetapan, syarat-syarat dokumen yang tidak lengkap, atau dokumen yang dipalsukan. Dengan melihat kasus-kasus tersebut diharapkan jangan sampai terjadi lagi ada tender bermasalah yang membawa kita ke ranah hukum (pengadilan).
Menyadari begitu pentingnya pengetahuan hukum bagi pejabat-pejabat pengadaan barang/jasa perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi baik melalui pelatihan maupun pemahaman terhadap peraturan-peraturan dan membaca artikel-artikel yang dimuat dalam majalah maupun berbagai Koran yang terbit untuk menjadi rambu-rambu dan menambah wawasan. Karena bagaimana pun jabatan merupakan sebuah amanah bagi pejabat yang diberikan kepercayaan, dan itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Pengadaan barang/jasa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D), dan dari tahun ke tahun umumnya selalu meningkat. Demikian juga halnya komponen dari belanja APBN/D berupa belanja modal (investasi)/belanja langsung, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengadaan barang/jasa.
Untuk merealisasikan belanja modal/langsung dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pengguna, adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa; dan penyedia barang/jasa, adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan atau layanan jasa, yang dilakukan berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak dari pihak pengguna.
Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, maka masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma/peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang/jasa.
Pengadaan barang/jasa sangat penting untuk menyerap anggaran. Dan untuk mendapatkan barang/jasa dapat melalui swakelola atau pelelangan.
Untuk menghindari hal-hal berlawanan dengan hukum, maka aspek hukum dalam pengadaan barang/jasa perlu dipahami, karena pemahaman terhadap aspek hukum akan dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum juga akan mengetahui akibat atau kelemahan/kekurangan dalam Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang akan berguna untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
II. Bidang hukum yang terkait dengan Pengadaan Barang /Jasa
a. Bidang Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Usaha Negara
Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa.
Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa terjadi pada proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah merupakan hubungan hukum administrasi negara (HAN) atau tata usaha negara. Dalam proses ini, pengguna barang/jasa instansi pemerintah (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat negara/daerah bukan mewakili negara/daerah sebagai individu/pribadi. Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat negara/daerah atau publik.
Karena keputusan pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara/daerah, maka apabila ada pihak yang dirugikan (penyedia barang/jasa, atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, terakhir UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) adalah:
a) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika:
1) Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Misalnya, Sebelum keputusan penunjukan pemenang tender dikeluarkan, seharusnya diberi ‘masa sanggah’. Penunjukan pemenang sebelum masa sanggah selesai, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal.
2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial. Misalnya, Pejabat Badan Tata Usaha Negara telah mengabulkan dengan menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan, padahal pengeluaran keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial.
3) Dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Misalnya, Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, wewenang untuk menetapkan pemenang adalah PPK namun dibuat oleh panitia.
b) Penyalahgunaan wewenang
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Artinya tindakan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis. Jadi mengeluarkan keputusan yang melebihi kewenangannya merupakan penyalahgunaan wewenang. Misalnya, Keputusan pemenang kepada usaha non kecil yang seharusnya pengadaan barang/jasa diklasifikasikan/diperuntukkan kepada pengusaha kecil.
c) Berbuat sewenang-wenang
Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputuisan tersebut.
Oleh karena itu pengambilan atau tidak pengambilan keputusan itu oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha sebagai berbuat sewenang-wenang. Padahal menurut Pasal 53 Undang No. 5 Tahun 1986, terakhir UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melarang Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara berbuat sewenang-wenang dalam mengeluarkan atau tidak mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Misalnya, Dalam hal keputusan yang digugat itu dikeluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap, maka keputusan demikian terjadi atas kemauan sendiri, bukan atas dasar hukum, dan karenanya merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang.
b. Bidang Hukum Perdata
Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang /jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan proses berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual.
Dalam proses ini pengguna barang/jasa adalah negara yang diwakili oleh PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan atau ULP sebagai individu/pribadi. Sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum (privat).
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada buku III tentang Perikatan, dimana disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau perjanjian. Perjanjian dalam pengadaan barang/jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan penerima suatu harga tertentu. Perjanjian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan. Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.
Menurut hukum perdata ditentukan tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian, seperti yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut.
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.
Jadi untuk sahnya perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata.
Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, perjanjiannya berupa kontrak pengadaan barang/jasa yaitu berupa perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
Untuk melaksanakan perjanjian tersebut, maka kontrak pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metode atau cara pengadaan melalui swakelola, dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa.
Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan
Hukum perjanjian yang sifatnya timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak.
Di dalam perjanjian pemborongan maka hak-hak dan kewajiban para pihak adalah Pengguna barang/jasa menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Kewajibannya adalah membayar harga dari pekerjaan yang telah direncanakan. Hak pihak pemborong adalah menerima pembayaran sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan. Kewajiban pemborong adalah menyelesaikan pemborongan sesuai dengan harga kontrak.
Hak dan kewajiban para pihak di atas bisa disebut juga sebagai hak dan kewajiban yang utama dari para pihak, sementara hak dan kewajiban tambahan diatur secara khusus dalam kontrak pemborongan.
c. Bidang Hukum Pidana
Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak merupakan hubungan hukum pidana.
Hukum pidana atau The Criminal Law lazim disebut pula sebagai hukum Kriminal, karena memang persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang bersangkut paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.
Ruang lingkup Tindakan/perbuatan yang dilakukan pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum/tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku mulai tahap persiapan sampai dengan selesainya kontrak. Hukum pidana akan melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang.
Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa bahwa hukum pidana diterapkan kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna barang/jasa maupun pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum ‘Geen straf zonder schuld’, tiada hukuman tanpa kesalahan.
Tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa titik rawan terjadinya penyimpangan seperti pada tahap perencanaan pengadaan adanya indikasi penggelembungan anggaran atau mark-up, rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa pemaketan untuk KKN, penentuan jadual pengadaan yang tidak realistis.
Selain itu titik rawan tindak pidana tersebut di atas bisa juga terjadi pada tahap pembentukan panitia lelang, tahap prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman lelang, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak dan penyerahan barang/jasa yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah.
Bidang hukum yang mengatur hubungan hukum antara pejabat negara dan masyarakat yang merupakan hukum administrasi negara atau tata usaha negara, dimana apabila terjadi kesalahan administrasi bisa membuat pejabat harus bolak-balik berurusan dengan polisi atau kejaksaan (peradilan pidana), bahkan tidak sedikit yang harus berakhir di bui.
Demikian halnya pada bidang hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum (Pengguna Barang/jasa) dengan subjek hukum lainnya, (Penyedia Barang/Jasa) terjadi wanprestasi, atau seorang debitur (penyedia barang/jasa) cedra janji atau lalai untuk memenuhi kewajibannya, sehingga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
III. Peraturan Pelaksanaan yang Terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa
Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan pokok mengenai pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan peraturan tambahan atau yang terkait antara lain adalah
1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dan PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
7) Peraturan-peraturan lainnya yang terkait, misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah, yaitu peraturan gubernur, bupati, atau walikota.
8) Khusus untuk pengadaan barang/jasa baik sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berpedoman kepada Perpres No. 54 Tahun 2010. Apabila terdapat perbedaan antara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, maka para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.
Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum adalah adanya asas hukum yang mengatakan bahwa “Lex superior derogate legi inferiori”, undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.
IV. Penutup
a. Kesimpulan
Suatu hal yang sangat penting dipahami oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa adalah pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum akan bermanfaat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga jangan sampai pengguna dan penyedia barang/jasa melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya berurusan dengan pengadilan. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus tunduk pada etika dan norma-norma hukum yang berlaku.
Terkait dengan aspek hukum maka pengguna dan penyedia barang/jasa harus memahami peraturan mengenai hak dan kewajiban dalam pengadaan barang/jasa, yang dalam pelaksanaannya terdapat tiga bidang hukum baik langsung maupun tidak langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.
b. Saran
Memang diyakini tugas panitia lelang sangat berat . namun jika dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tidak akan menjadi persoalan hukum. Prinsipnya aturan dilaksanakan, mekanisme dijalankan, dan jangan sekali-kali mengambil keputusan yang dapat mengarah timbulnya konflik kepentingan.
Referensi:
A. Buku-buku
Duswara, Dudu, M. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, 2000.
Prinst Darwan, Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
Subekti R, Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
________, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1979.
B. Dokumen Negara
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
ABU SAMMAN LUBIS, SH.,MM.
Widyaiswara Muda
Balai Diklat Keuangan Pontianak
Terakhir Diperbaharui (Kamis, 27 Januari 2011 12:27)
Komentar
Posting Komentar